PT PALEMBANG. Kamis, 3 September 2026. Pengadilan Tinggi (PT) Palembang mengikuti Simulasi Wawancara yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) mengenai Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2026.

Dalam simulasi wawancara ini, Pengadilan Tinggi Palembang membuat bahan paparan berupa slide yang akan dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum selama 15 menit. Setelah paparan,  Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Tim Badilum melakukan sesi tanya jawab Dirpapu memberikan penilaian dan beberapa masukan kepada Pengadilan Tinggi Palembang baik dalam sisi bahan paparan maupun jawaban yang telah disampaikan oleh Ketua dan Jajaran Pengadilan Tinggi Palembang.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Dirjen Badilum, ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, dan Tim Badilum yang terus memberikan pendampingan ZI, simulasi ini sangat bermanfaat bagi kami saat wawancara dengan TPI.

PT PALEMBANG. Kamis, 3 September 2026. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Tim Pengelola Keuangan mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai dan Kekurangan Belanja Barang Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran a.n. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh unsur pengelola anggaran dan keuangan dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Tinggi Palembang.

Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam menangani pagu minus belanja pegawai serta kekurangan belanja barang, sekaligus melakukan optimalisasi anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.Dalam rapat disampaikan sejumlah arahan teknis, antara lain terkait analisis estimasi belanja pegawai. Satuan kerja tingkat pertama diminta melakukan proyeksi kebutuhan belanja pegawai sampai dengan Desember 2026 menggunakan kertas kerja resmi. Penggunaan akun BA BUN juga diprioritaskan untuk direalisasikan secara maksimal. Selanjutnya, dibahas pula skema pengajuan Gaji Desember. Rakor juga membahas mekanisme penarikan sisa anggaran BA BUN yang tidak terserap untuk diusulkan kembali ke pusat melalui kolom optimalisasi dengan disertai catatan khusus.
Selain itu, satuan kerja tingkat banding memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap data usulan dari satuan kerja di wilayah hukumnya sebelum disampaikan kepada BUA Mahkamah Agung RI.

PT PALEMBANG. Dua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, yakni Marolop Simamora, S.H., M.H. dan Nirmala Dewita, S.H., M.H., mengikuti seleksi Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Terbaik Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.Keikutsertaan kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 257/DJU/UND.OT1.6/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Undangan Seleksi Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Terbaik Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, pada Rabu, 2 September 2026, peserta juga mengikuti kegiatan simulasi dan briefing melalui Zoom yang dihadiri petugas IT untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan wawancara.

Keikutsertaan Marolop Simamora, S.H., M.H. dan Nirmala Dewita, S.H., M.H dalam seleksi Hatiwasda Terbaik Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian dari partisipasi Pengadilan Tinggi Palembang dalam rangkaian seleksi yang diikuti oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari berbagai Pengadilan Tinggi di Indonesia.Melalui seleksi ini, para peserta menjalani proses penilaian untuk menentukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah terbaik Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

PT PALEMBANG. Selasa, 1 September 2026. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum. serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H dan Tim Zona Integritas Pengadilan Tinggi Palembang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Wawancara Satuan Kerja Menuju Berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan arahan secara daring kepada satuan kerja yang akan menghadapi proses wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.H. Bambang Myanto, S.H., M.H. meminta seluruh satuan kerja memanfaatkan tahapan persiapan wawancara dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, wawancara bukan sekadar tahapan formal dalam proses penilaian, melainkan kesempatan bagi satuan kerja untuk menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi yang telah dilakukan dalam membangun Zona Integritas.

Selanjutnya Satuan Kerja yang akan menghadapi proses wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) Tahun 2026 mendapat arahan dari Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.