PT PALEMBANG. Kamis, 3 September 2026. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Tim Pengelola Keuangan mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai dan Kekurangan Belanja Barang Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran a.n. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh unsur pengelola anggaran dan keuangan dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Tinggi Palembang.

Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam menangani pagu minus belanja pegawai serta kekurangan belanja barang, sekaligus melakukan optimalisasi anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.Dalam rapat disampaikan sejumlah arahan teknis, antara lain terkait analisis estimasi belanja pegawai. Satuan kerja tingkat pertama diminta melakukan proyeksi kebutuhan belanja pegawai sampai dengan Desember 2026 menggunakan kertas kerja resmi. Penggunaan akun BA BUN juga diprioritaskan untuk direalisasikan secara maksimal. Selanjutnya, dibahas pula skema pengajuan Gaji Desember. Rakor juga membahas mekanisme penarikan sisa anggaran BA BUN yang tidak terserap untuk diusulkan kembali ke pusat melalui kolom optimalisasi dengan disertai catatan khusus.
Selain itu, satuan kerja tingkat banding memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap data usulan dari satuan kerja di wilayah hukumnya sebelum disampaikan kepada BUA Mahkamah Agung RI.

PT PALEMBANG. Dua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, yakni Marolop Simamora, S.H., M.H. dan Nirmala Dewita, S.H., M.H., mengikuti seleksi Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Terbaik Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.Keikutsertaan kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 257/DJU/UND.OT1.6/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Undangan Seleksi Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Terbaik Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, pada Rabu, 2 September 2026, peserta juga mengikuti kegiatan simulasi dan briefing melalui Zoom yang dihadiri petugas IT untuk memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan wawancara.

Keikutsertaan Marolop Simamora, S.H., M.H. dan Nirmala Dewita, S.H., M.H dalam seleksi Hatiwasda Terbaik Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian dari partisipasi Pengadilan Tinggi Palembang dalam rangkaian seleksi yang diikuti oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari berbagai Pengadilan Tinggi di Indonesia.Melalui seleksi ini, para peserta menjalani proses penilaian untuk menentukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah terbaik Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

PT PALEMBANG. Selasa, 1 September 2026. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum. serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H dan Tim Zona Integritas Pengadilan Tinggi Palembang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Wawancara Satuan Kerja Menuju Berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memberikan arahan secara daring kepada satuan kerja yang akan menghadapi proses wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026.H. Bambang Myanto, S.H., M.H. meminta seluruh satuan kerja memanfaatkan tahapan persiapan wawancara dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, wawancara bukan sekadar tahapan formal dalam proses penilaian, melainkan kesempatan bagi satuan kerja untuk menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi yang telah dilakukan dalam membangun Zona Integritas.

Selanjutnya Satuan Kerja yang akan menghadapi proses wawancara pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) Tahun 2026 mendapat arahan dari Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

PT PALEMBANG. Senin, 31 Agustus 2026. Telah diadakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Dr. Herdi Agusten, SH, M.Hum. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pengurus Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Sumatera Selatan dan Jajaran Pengadilan Negeri Baturaja.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H. atas pelantikannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Baturaja. Beliau berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan satuan kerja yang dipimpinnya sehingga mampu menjalankan tugas secara optimal.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah jabatan. Selain itu, beliau mengingatkan agar seluruh tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik, termasuk menguasai dan memenuhi indikator pada Checklist AMPUH, sehingga kinerja satuan kerja dapat terus meningkat menjadi lebih baik.

Lebih lanjut, beliau meminta agar capaian Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) terus ditingkatkan melalui komitmen dan kerja sama seluruh aparatur. Sebagai pimpinan satuan kerja, Ketua Pengadilan Negeri harus melaksanakan pengawasan melekat, melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur, serta menjadi role model yang memberikan teladan dalam kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme.

Di samping itu, beliau juga mengingatkan agar pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi perhatian utama dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpesan agar senantiasa mempelajari dan memahami KUHAP terbaru secara seksama sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan yang profesional, berkualitas, dan sesuai dengan perkembangan regulasi.

Dengan dilantiknya Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang baru, diharapkan kesinambungan kepemimpinan dapat semakin memperkuat kinerja Pengadilan Negeri Baturaja dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.